Jakarta – ELSAM menegaskan bahwa pemerintah dan Polri perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip HAM dalam setiap kebijakan dan tindakan keamanan.
Menurut ELSAM, sejumlah kebijakan negara yang berkaitan dengan pengamanan ruang publik, regulasi digital, serta penanganan konflik sosial masih memerlukan penyempurnaan agar tidak berpotensi membatasi hak-hak sipil warga.
ELSAM mengingatkan bahwa pendekatan keamanan yang tidak sejalan dengan prinsip HAM dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik. Karena itu, ELSAM mendorong pemerintah dan Polri untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan hak privasi masyarakat.
ELSAM mendorong pemerintah dan Polri untuk meningkatkan mekanisme akuntabilitas serta memperkuat dialog dengan masyarakat sipil guna mencegah munculnya pelanggaran HAM dan memastikan kebijakan publik lebih responsif terhadap kepentingan warga.
