Ketua Pemuda Muslimin Apresiasi Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Program MBG

JAKARTA – Ketua Pemuda Muslimin, Riski, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah memperkuat validasi penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan NIK. Pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga ditingkatkan melalui penerapan standar sanitasi, evaluasi menu, dan pemberian sanksi bagi dapur yang tidak memenuhi ketentuan.

BGN turut memasang CCTV untuk meningkatkan transparansi operasional dapur. Selain itu, pemerintah melakukan uji coba penyajian prasmanan di sejumlah SPPG untuk menjaga makanan tetap hangat dan mengurangi sisa pangan.

“Program yang menggunakan anggaran besar harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Pemerintah sudah melakukan berbagai pembenahan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari validasi penerima hingga pengawasan dapur. Langkah tersebut penting agar program berjalan semakin baik dan tepat sasaran,” ujar Riski.

Menurut Riski, pemerataan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG. Dengan perluasan layanan, manfaat program diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi.

Selain MBG, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi tersebut diarahkan menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pokok sekaligus membuka akses pasar bagi petani dan peternak lokal.

“Ekonomi kerakyatan harus benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat kecil untuk berkembang. Koperasi desa, petani, peternak, dan pelaku UMKM harus mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan pembangunan,” katanya.

Riski menilai pembenahan program prioritas perlu berjalan beriringan dengan pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Exit mobile version